Plt. Kalapas Karanganyar Hadiri Penutupan Program Rehabilitasi Sosial di Lapas Narkotika Nusakambangan

Nusakambangan - Bertempat di Aula Lapas Narkotika Nusakambangan, Plt. Kalapas Karanganyar Hadiri Penutupan Program Rehabilitasi Sosial, Rabu(21/09/2022).

Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2022 merupakan suatu program yang ditujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Residen) yang terjerat kasus narkotika. Program Rehabilitasi Sosial di Lapas Narkotika Nusakambangan dilaksanakan selama 6 bulan (180 hari), dengan diikuti sebanyak 60 warga binaan peserta rehabilitasi.

Baca juga: Kalapas Cilacap dan Jajaranya Laksanakan Sapa Malam, Dengarkan Keluh Kesah WBP, Langkah Mitigasi Resiko

"Melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial ini diharapkan dapat merubah perilaku warga binaan dari yang tadinya Adiktif (ketergantungan dengan zat kimia atau obat-obatan terlarang), menjadi perilaku yang Adaptif (mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan) dan memiliki kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab akan masa depan, serta dapat menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat setelah bebas dengan baik" Ungkap Kristyo Kalapas Narkotika

“Alkhamdulillah hari ini kami menghadiri penutupan program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika, Apresiasi untuk seluruh Jajaran. Semoga Segala tujuannya dapat tercapai " Ungkap Plt. Kalapas Karanganyar. 

Baca juga: PT KDP Lecehkan Hukum Adat Dayak, Ingkit Djaper: Kita Siap Lakulan Hinting Pali dan Geruduk PBS Tersebut

Turut Hadir dalam Kegiatan penutupan Rehabilitasi Sosial ini yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap (AKBP. Drs. Windarto), Kepala UPT Se-Nusakambangan, Kapolsek Nusakambangan, Pejabat Struktural, Konselor dan Peserta Rehabilitasi.

Lapas sebagai unit pelaksana teknis yang berwenang untuk melakukan pembinaan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik harus senantisa siap untuk bersinergi, koordinasi dan kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.   /yoantanamal

Baca juga: Pantau PN Cikarang, Ombudsman RI: Penyelenggara Harus Menerapkan Standar Pelayanan